Perspektiflampung.com-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Timur menggelar rapat paripurna tentang penyampaian rekomendasi dewan atas laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPj) Kepala Daerah tahun anggaran 2018, Jumat (29/3).
Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Hendri Nurhadi itu dihadiri Wakil Bupati Lamtim Zaiful Bokhari dan jajaan.
Nur Fauzan dari Fraksi PKS saat membacakan laporan hasil pembahasan panitia khusus (pansus) menjelaskan, ada 10 rekomendasi yang dihasilkan selama pembahasan bersama eksekutif, yaitu :
- Dalam rangka menciptakan investasi Investasi di Kabupaten Lampung Timur, maka detail Rancangan Tata Ruang Daerah untuk dapat dipilih sesuai prioritas dan segera disosialisasikan.
- Perlu adanya koordinasi yang meningkatkan antar lembaga Daera pusat agar program bantuan pusat dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu. Harapannya gagalnya pembangunan GOR mini di Lampung Timur tidak terulang kembali.
- Perlu adanya ketegasan dan evaluasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur kepada pihak ke-3 agar pembangunan yang ada di Lampung dapat dipenuhi. Jangan sampaikan iterulang dari pekerjaan yang tidak dikerjakan, namun tidak terkait dengan Dinas yang terkait, atau pekerjaan sebelum masa retensi telah mengalam kerusakan.
- Program Pemerintah Daerah dalam perencanaan di SKPD agar ada keterpaduan antar SKPD sehingga tidak memercayai masing-masing wilayah masing-masing yang diperuntukkan bagi pengembangan perekoncmian masyarakat dar pengembangan obyek wisata Kabupaten.
- Meminta Bupati Lampung Timur membantu kepaca masyarkat lebih diutamakan
- Bupati Lampung Timur agar sesegera mungkin untuk dapat melengkapi Peraturan Bupati tentang Kartu Identitas Anak (KIA).
- Agar di tahun Anggaran 2019 tidak ada lagi kegiatan yang telah di program yang tidak dapat dilakukan tanpa sepengetahuan dewan.
- Transparansi Dana Hibah Bansos di awal pembahasan, agan sepakati bersama ditengah perjalanan dilakukan efisiensi jadi Dewan. Mudah dievaluasi dan pemantauan bersama sehingga tercipta tahapan yang lebih baik.
- Perlunya revisi Perda OPD Kabupaten Lampung Timur agar kinerja dan fokus kerja sesuai nomenklatur yang ada di pusat.
- Secara konsisten anggaran cukup baik, namun proses penyerapannya di akhir tahun membuat perencaan yang kurang baik.
Lebih lanjut Nur Fauzan berharap, melalui rekomandasi tersebut diharapkan program pembangunan yang telah direncanakan di tahun 2019 ini dapat berjalan lebih baik lagi.
Kesempatan yang sama Wakil Bupati Lamtim Zaiful Bokhari menyatakan, rekomendasi dari dewan merupakan masukan yang berharga bagi eksekutif demi kesejahteraan masyarakat. “Kami tetap berharap dukungan dari dewan agar pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik dan sesuai harapan masyarakat,”pungkas Zaiful. (wyn)
