Perspektiflampung – Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Timur menyampaikan pandangan umum terkait rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (RAPBDP) tahun 2019, Selasa (30/7).
Pandangan umum fraksi disamapikan dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Hendri Nurhadi itu dihadiri Bupati Lampung Timur Zaiful Bokhari.
Juru bicara Fraksi PDI P Made Tangkas Budhawan mengatakan program berobat gratis di setiap fasilitas kesehatan dari Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah merupakan terobosan baru yang sangat baik. Namun yang perlu diperhatikan payung hukum, agar tidak terjadi kesalahan. “Programnya baik, harus ada payung hukumnya sehingga tidak menjadi salah,” terang Made Tangkas Budhawan.
Ditambahkan Made Tangkas Budhawan, pada perubahan anggaran tahun 2019, anggaran belanja mengalami peningkatan, seharusnya dapat meningkatkan infrastruktur di Lamtim. Namun dalam rencana perubahan anggaran, terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp 30 Milyar pada Dinas PUPR.
Selanjutnya, fraksi Demokrat melalui juru bicaranya Edi Prabowo berharap peningkatan anggaran belanja tidak langsung yang mencapai Rp1,43 triliun dapat dimbangi dengan peningkatan kinerja pegawai. Hal itu agar pelayanan organisasi perangkat daerah kepada masyarakat juga meningkat.
Sementara fraksi Golkar melalui juru bicaranya Sudibyo berharap, Pemkab Lamtim meningkatkan potensi pendapatan asli daerah (PAD). Hal itu agar, Lamtim tidak selalu tergantung dengan kucuran dana dari pemerintah pusat. Senada disampaikan fraksi PKB melalui juru bicaranya Sukartini, Fraksi PKS melalui juru bicaranya Teguh Suyatman, Fraksi Nasdem melalui juru bicaranya Meri Hutasoit.
Untuk diketahui, pada RAPBD anggaran pendapatan diproyeksikan Rp2,216 triliun dan anggaran belanja Rp2,356 miliar. Berdasarkan selisih antara pendapatan dan belanja, maka terjadi defisit sebesar Rp139,849 miliar. Defisit itu akan ditutupi dari pos penerimaan pembiayaan yang diproyeksikan mencapai Rp149,849 miliar. (Fri)
