DPRD Bentuk Pansus Pengawasan Anggaran Covid19, NGO-JPK Lamtim: Pada Dasarnya Kami Setuju

Karena perlu difahami bersama bahwasanya pandemi covid – 19 merupakan wabah penyakit yg saat ini mendunia dan hampir merata melanda semua negara sehingga apapun taruhannya negara harus hadir ditengah merebaknya virus ini.

Ia juga mengatakan, sepanjang tidak bertabrakan peraturan perundang-undangan, regulasi serta kebijakan yg dibuat pemerintah pusat dan payung hukùm dan aturan yang mengatur detail dapat menyusul kemudian, kendati nanti tetap harus ada rincian pertanggung jawaban menyangkut anggaran yang digunakan.soal itu dapat menyusul kemudian intinya  kecepatan,ketepatan dalam aksi (action) demi menyelamatan satu nyawa warga negara itu sangat penting serta suport dan penyemangat moral bagi gugus tugas serta relawan itu akan sangat membantu dan berarti.

” Saya berharap dengan adanya pansus tersebut bukan hanya dapat menjadi pengawas, pemantau dan pengkritik terhadap apa yg sedang dijalankan pemerintah daerah, satu yang perlu dicatat  bahwa ini adalah bukan sekedar bencana kemanusiaan skala nasional tetapi skala dunia jadi tugas mulia tidaklah melampaui dari tugas kemanusiaan,”jelasnya.

Sementara itu, wacana pembentukan Pansus percepatan penanganan Covid-19 tersebut disampaikan oleh anggota fraksi partai gerindra DPRD Lamtim Mohamad Zakwan.

Dirinya mengusulkan pansus agar tim gugus tugas lebih fokus melakukan penanganan Covid-19.

“Kami baru menyepakati kesepakatan, setelah pembentukan pansus baru mereka melaksanakan. Yang penting sepakat dulu semua pihak,” ujarnya saat di jumpai di Ruang kerja Fraksi Gerindra, (13/4).

Sendana disampaikan Wakil Ketua DPRD Lamtim, M Akmal Fathoni, menurutnya, seluruh pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) menyepakati dan melanjutkan pembahasan LKPJ dan pembentukan Pansus Covid 19. Selanjutkan akan dilaksanakan rapat banmus untuk penjadwalan kegiatan tersebut.

“Kami melihat penanganan covid-19 harus cepat dan tepat sasaran karena menjadi tanggung jawab kita bersama,” terangnya.

Dia memaparkan, fungsi tugas pansus adalah memastikan percepatan proses kerja gugus tugas yang melibatkan dinas, mengawasi secara utuh setiap proses karena semua pihak tidak ingin ditengah wabah ada oknum memanfaatkan situasi, dan memastikan semua penanganan covid-19 betul-betul sesuai kebutuhan dan tepat sasaran.

“Inisiator dibentuknya pansus dari PKB, Golkar dan Nasdem biar penanganan covid ini biar cepat. Kenapa ini muncul karena bantuan dari pemkab itu belum ada yang sampai, karena penanganan dan penyemprotan di desa baru dari dana desa, itu diluar angka Rp14,9 miliar dan penambahan Rp56 miliar belum menyentuh kepentingan masyarakat. Makanya kami ingin mendorong DPRD sebagai representasi warga Lamtim, kami apresiasi kinerja gugus tugas, mungkin karena butuh legitimasi soal kaitan mekanisme, karena memang kami memahami gugus tugas soal pembelanjaan seperti harga yang melambung,” paparnya.

Lebih lanjut ia mengatakan seluruh puskesmas di Lamtim sangat kekurangan alat pelindung diri (APD) masih jauh dari angka kelayakan. Sehingga warga dan pihak lain terus menggalang swadaya membantu APD bagi puskesmas. contoh lain RSUD Sukadana saat menangani Pasien yang meninggal di dalam mobil bus Damri sempat terkatung katung hingga beberapa jam di depan gedung ruang isolasi.

“Sekali lagi upaya bentuk pansus untuk sama sama mendampingi gugus tugas bukan mengoposisi. Setahu kami yang dilibatkan baru ketua DPRD soal penganggaran, melalui pansus ini bisa transparan, masa sekelas DPRD enggak tahu apalagi masyarakat, karena anggaran sekecil apapun masyarakat harus tahu,”pungkasnya. (*/red)