Perspektiflampung.com-DPRD Kota Metro kebut pembahasan RAPBD tahun 2023. Terbukti, selang sehari setelah penyampaian RABPD, sejumlah fraksi di DPRD setempat, langsung menyampaikan pandangan umum atas penyampaian draft RAPBD oleh Walikota Metro.
Sayangnya, dalam pandangan umum yang dibacakan oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Ria Hartini, tak satu pun pandangan umum sejumlah fraksi di DPRD Kota Metro yang menyoroti alokasi anggaran untuk bidang pendidikan, yang diamanatkan oleh undang-undang sebesar 20 persen dari APBD.
Fraksi di DPRD Kota Metro, justru memprioritaskan bidang infrastruktur dalam pembangunan tahun anggaran 2023. “Itu, sesuai dengan hasil rapat dengar pendapat antara Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), terkait Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS),” kat Ria Hartini, Selasa (22/11/2022).
Adapun, lanjut dia, dalam bidang infrastruktur banyak jalan-jalan kota dan jalan lingkungan dalam kondisi rusak, sehingga disepakati perencanaan pembangunan tahun 2023 diprioritaskan untuk menangani/perbaikan infrastruktur jalan. “Peningkatan infrastruktur jalan harus mendapat perhatian serius dan harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah,” lanjutnya.
Selain itu, peningkatan pembangunan dan penataan drainase perkotaan yang terintegrasi, juga harus mendapatkan prioritas pada tahun 2023. Itu, dalam rangka mengurangi dampak yang lebih parah di beberapa titik rawan banjir. “Penanganan ini juga (banjir, red) harus mendapatkan prioritas pada tahun 2023,” ujar dia.
Sementara itu, dalam bidang kesehatan, dewan mengingatkan agar pemkot meningkatkan layanan dan derajat kesehatan, terutama untuk penanganan penyakit endemis, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit, serta penanganan masalah stunting.
Pada bagian lain, fraksi di DPRD Kota Metro juga menilai pemkot kurang serius mensikapi polemik Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Karangrejo yang sampai saat ini belum memenuhi standar untuk sebuah TPAS. “Dewan berharap pemkot mengalokasikan anggaran yang proporsional dan memadai untuk menangani persampahan,” ungkapnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Metro memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp 902,3 miliar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023. Dari jumlah tersebut, pemkot masih mengandalkan transfer pemerintah pusat, yang diperkirakan sebesar Rp 667,1 miliar.
Hal itu disampaikan Walikota Metro Wahdi, pada Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023, Senin (21/11/2022).
Dalam Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Metro, Tondi MG Nasution, Walikota menyampaikan, bahwa total pendapatan daerah dalam RAPBD Tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp 902,3 Miliar. “Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 667,1 miliar merupakan transfer pemerintah pusat sebesar Rp 608,1 miliar dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp 59 miliar,” papar Wahdi. (ga)
