Perspektiflampung.com (Lampung Timur) – Kabupaten Lampung Timur masih memiliki kuota 132.371 Program Bantuan Iuran (PIB).
Hal tersebut terungkap dari hasil Konsultasi anggota DPRD Lampung Timur ke Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI), Senin (6/6/2022).
Rombongan yang dipimpin Purwianto dari Fraksi Partai Gerindra diterima Rr. Endah Noorwidayati, Subkoordinator Bidang Layanan Data Pusdatin Kemensos RI.
Purwianto menjelaskan kedatangan ke kementerian Sosial untuk melakukan konsultasi terkait data jumlah penerima bantuan asal Lampung Timur. Upaya ini dilakukan disebabkan masih terkesan carut marut data penerima bantuan khusunya BPJS yang dibiayai oleh pemerintah.
“Kami mendapat informasi kuota tersebut sudah habis, ternyata hasil hearing diketahui banyak persoalan, APBD masih nunggak dengan BPJS dan Rumah Sakit. Untuk rumah sakit hingga Mei lalu tercatat mencapai Rp 4,8 Milyar,” kata Purwianto.
Ditambahkannya, carut marutnya data keluarga kurang mampu di Lampung Timur harus segera di benahi. “Pemerintah Kabupaten Lampung Timur harus segera melakukan perbaikan data keluarga miskin di Lampung Timur agar bantuan tepat sasaran,” kata Purwianto.
Lebih lanjut, dari hasil konsultasi dengan Kementerian Sosial, didapat informasi dari Rr. Endah Noorwidayati, Subkoordinator Bidang Layanan Data Pusdatin bahwa Lampung Timur mendapat tambahan kuota sebanyak 132.371 Program Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).
“Masih ada peluang untuk di masukkan ke PBI sampai akhir tahun 2022, kuota tersebut harus segera di input oleh operator desa masing-masing, jika tidak aktif input data tersebut akan di alihkan ke kabupaten lain,” terang Purwianto.
Purwianto mengharapkan, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dapat segera merespon peluang tersebut dengan memerintahkan camat, kepala desa untuk segera menginput data tersebut melalui operator desa.
“Ini harus segera ditindaklanjuti dan jangan disia-siakan karena akan banyak masyarakat Lampung Timur yang akan merasakan manfaatnya,” pungkas Purwianto. (Fri)
