PerspektifLampung

Sudut Pandang Informasi

Proses Rekrutmen Panwascam Diduga Syarat Kepentingan, Mappilu Lamtim: DKPP Harus Tindak Tegas Oknum Bawaslu yang Tidak Profesional

Proses Rekrutmen Panwascam Diduga Syarat Kepentingan,  Mappilu Lamtim: DKPP Harus Tindak Tegas Oknum Bawaslu yang Tidak Profesional
Perspektiflampung – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lampung Timur (Lamtim) diduga tidak professional dan syarat kepentingan politik pada proses rekrutmen panwascam pada beberapa waktu lalu.
Ketua Lembaga MAPPILU-PWI Lamtim, Eko Arif Yulianto, didampingi Ketua PWI Lamtim Musanif Effendi SH, MH menegaskan bahwa pihaknya menemukan bukti-bukti tentang indikasi ketidak-Profesionalan kinerja Oknum Bawaslu Kabupaten Lamtim dalam proses rekruitmen personil Panwascam yang akan bertugas mengawal proses Pilkada Tahun 2020.
Pertama, pada Surat Pengumuman hasil seleksi anggota panwascam terpilih, Nomor Surat : 16/K.LA-04/HM.02.02/XII/2019 (Terpublikasi Di Media Massa), terdapat 3 Nama anggota panwascam terpilih, yang ternyata merupakan pengurus salah satu partai politik (Parpol) di tingkat Kecamatan, di Kabupaten Lamtim.
Ke 3 orang anggota panwascam tersebut, masing-masing berinsial OD, panwascam terpilih dari kecamatan jabung, yang ternyata merupakan pengurus (jabatan wakil sekretaris) salah satu (Parpol) di tingkat Kecamatan Jabung (Ada SK Partainya).
Kemudian RS, panwascam terpilih dari Kecamatan pasir sakti, yang ternyata juga merupakan pengurus (Jabatan Wakil Sekretaris) pada salah satu parpol di tingkat Kecamatan pasir sakti.
Serta yang ke-3 FR, Panwascam terpilih dari Kecamatan Braja slebah, yang ternyata merupakan pengurus (Jabatan Sekretaris) pada salah satu parpol di tingkat Kecamatan Braja Selebah (Ada SK Partainya).
Sementara itu,  Ketua Bawaslu Lamtim Uslih, yang dikonfirmasi melalui pesan WA, sempat menyatakan akan bersikap tegas, untuk menyikapi temuan tersebut hingga pada ahirnya Bawaslu Kabupaten Lamtim memang tidak melantik ke-3 orang panwascam terpilih tersebut.
Padahal sesuai Peraturan, sudah cukup jelas, bahwa personil panwascam harus bebas dari kepentingan politik, yakni tidak pernah menjadi pengurus partai politik (Parpol), minimal 5 tahun terakhir, kemudian pelamar panwascam harus bersedia mengundurkan diri dari organisasi yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum seperti ormas.
Atas temuan-temuan dugaan pelanggaran tersebut, maka diharapkan Bawaslu Provinsi Lampung, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP-RI) dapat menindak tegas, oknum-oknum Bawaslu Kabupaten Lamtim yang terindikasi melaksanakan tugasnya dengan tidak profesional, dan diduga sarat dengan keberpihakan pada salah satu parpol.
“Kenapa bisa nama-nama tersebut diatas, lolos pada tingkat seleksi berkas, bahkan lolos pada tingkat pleno Bawaslu Kabupaten Lamtim,”tegasnya.
Sebagai Informasi, bahwa Komisioner Bawaslu Kabupaten Lamtim pada Pileg 2019 lalu, sudah pernah dijatuhi vonis sanksi peringatan keras oleh DKPP-RI, sesuai dengan Surat Nomor :  118/PKE/DKPP/VI/2019, karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu.
“Kita akan sampaikan temuan-temuan ini ke Bawaslu, KPU Provinsi Lampung dan DKPP-RI, agar dapat menindak tegas oknum-oknum komisioner di Bawaslu Kabupaten Lamtim yang diduga tidak profesional ini, sehingga proses pilkada yang akan berlangsung di Kabupaten Lamtim bisa berjalan secara profesional”,pungkasnya. (*/wyn)
Tags: , ,
banner 468x60

Subscribe

Terima kasih telah membaca berita kami,agar tidk ketinggalan berita terbaru silahkan subscribe kami

No Responses

Tinggalkan Balasan