PerspektifLampung

Sudut Pandang Informasi

Dugaan Pencemaran Nama Baik, Media Online dan Pemilik Akun Youtube Dipolisikan

Dugaan Pencemaran Nama Baik, Media Online dan Pemilik Akun Youtube Dipolisikan
Perspektiflampung.com-Sekretaris DPRD Kota Metro, Budiyono melaporkan sebuah media online  dan  akun youtube dengan tuduhan pencemaran nama baik, atas penyebaran berita dan kontens youtube ke media sosial ke kepolisian.
       Didampingi kuasa hukumnya; Budiyono menyebutkan, laporan tersebut, sebagaimana tertuang dalam Surat Tanda Terima Laporan Polisi, nomor STTPL/217-B/V/2020/LPG/RES METRO, tanggal 20 Mei 2020, atas dugaan pelanggaran terhadap pasal 27 ayat (3) Undang-undang nomor 11 tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 19 tahun 2016, juncto pasal 310 dan 311 KUHP. “Media online dan pemilik akun youtube tersebut,  telah menyebarkan berita dan kontens youtube di media sosial dengan data yang tidak benar dan menyudutkan,” kata Budiyono, Senin (1/6/2020).
Dijelaskannya, atas pemberitaan pada media online dan konten youtube yang tidak mengindahkan acuan Kode Etik Jurnalistik, pihaknya merasa dirugikan, sebab bukan hanya ranah kedinasan, tetapi keluarga juga dirugikan. “Saya melaporkan media online dan pemilik akun youtube untuk mencari kebenaran. Bahwa kami telah bekerja sesuai dengan aturan,” lanjutnya.
       Kabag Umum Sekretariat DPRD Kota Metro,  Ade Erwinsyah, menambahkan, pihaknya telah menghubungi pemilik media untuk menjelaskan persoalan yang menjadi materi pemberitaan. Namun, berita yang yang diterbitkan tidak sesuai dengan penjelasan yang diberikan, bahkan materinya dipenggal,” jelas Ade Erwinsyah.
       Menurut dia, munculnya pemberitaan yang menyudutkan pribadi dirinya dan Sekretaris DPRD tersebut, bermula ketika pemilik media tidak terima atas penjelasan bahwa DPRD Kota Metro menerapkan pembayaran non tunai dan menggunakan Standar Satuan Harga (SSH) dalam menjalin kemitraan dengan media massa. “Pemilik media marah saat diberikan penjelasan, lalu muncul berita pada media online dan kontens youtube, yang tidak berdasarkan data yang benar,” imbuh dia.
       Kuasa Hukum Sekretaris DPRD Kota Metro, Hanafi dari Kantor Pengacara Eni Mardiyantari SH dan Rekan menyebutkan, kliennya melaporkan media online dan akun youtube, karena kontens yang disebarkan melalui media sosial spesifik menyebut nama. “Seperti unggahan Jurus pamungkas Sekwan Budiyono Kuras Anggaran, melalui akun youtube,” kata Hanafi.
       Lalu, lanjur dia, berdasarkan kajian yang dilakukannya, produk yang dikeluarkan oleh media online tersebut, bukanlah produk jurnalistik, karena websitenya  tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur oleh UU Pokok Pers. “Bahkan, media online tersebut,  tidak tercantum dalam data base Dewan Pers sebagai media yang terverifikasi, sehingga produknya bukan produk jurnalistik, sehingga tidak dapat berlindung pada UU Pers,” kata dia. (*)
banner 468x60

Subscribe

Terima kasih telah membaca berita kami,agar tidk ketinggalan berita terbaru silahkan subscribe kami

No Responses

Tinggalkan Balasan