Fitnah, PWI Lamtim Dituduh Terima Sejumlah Uang dari Kades

Perspektiflampung – Lembaga Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Lampung Timur (Lamtim) dituduh telah menerima dana sebesar Rp3 juta dari Mulyadi Kepala Desa Way Areng, kecamatan Mataram Baru, kabupaten Lamtim melalui pemberitaan media online resolusinews.com, guna pengamanan Pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), Sabtu (20/6).

Ketua PWI Kabupaten Lamtim Musannif Effendi Yusnida, SH,MH mengatakan, seorang jurnalis ketika akan memberitakan sebuah berita maka wajib melakukan check and balance serta konfirmasi.

“Saya tidak pernah dikonfirmasi Hendra selaku jurnalis dan sang narasumber Mulyadi tidak pernah berkomentar seperti apa yang diberitakan. Ada bukti rekaman Mulyadi dan screenshoot WhatsApp Mulyadi kepada Hendra yang mengaku wartawan resolusinews.com. Kita akan kaji permasalahan ini bila perlu kita bawa keranah hukum,” papar fendi.

Menurutnya, upaya yang dapat ditempuh akibat pemberitaan pers yang merugikan sebagai pihak yang dirugikan secara langsung atas pemberitaan wartawan memiliki hak jawab untuk memberikan klarifikasi atas pemberitaan tersebut.

Namun apabila resolusinews.com secara administratif bukan dikatagorikan media online yang berbadan hukum serta tidak terdaftar dari Dewan Pers Indonesia maka PWI Lamtim akan sikapi masalah ini.

” Namun apabila media resolusinews.com itu masuk katagori media online kami akan melaporkan ke dewan pers indonesia. Sebab salah satu fungsi Dewan Pers yaitu memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers,”terangnya.

Sementara itu, Mulyadi selaku narasumber yang diberitakan oleh media resolusinews.com menuturkan, dirinya tidak pernah mengatakan bahwa PWI menerima dana sebesar Rp3 juta berita itu tidak sesuai dengan apa yang saya katakan.

“Saya tidak pernah berkomentar bahwa PWI diberi dana 3 juta rupiah, beritanya tidak sesuai dengan yang saya katakan,”jelas Mulyadi.

Terpisah, Sekretaris PWI Provinsi Lampung H.Nizwar mengatakan, apabila pemberitaan itu tidak benar maka harus di seret keranah undang-undang Informasi dan transaksi elektronik (UU IT).

“Jikalau itu tidak benar, maka wajib PWI memperkarakan berita dengan menyeret ke UU IT. Sebab dengan tidak tuntasnya masalah ini, maka PWI akan kehilangan wibawa,” ungkapnya.

Senada diungkapkan Putra Villa yang juga anggota PWI Provinsi Lampung berkomentar, bahwa apabila ada oknum yang akan menjatuhkan Marwah PWI harus diberikan pelajaran.

“Sesekali PWI harus buat sampel siapa yang suka fitnah-fitnah dengan sengaja ingin menjatuhkan marwah PWI, ini juga sebagai pembeda mana wartawan profesional dan mana yang tidak, profesi tukang kacamata aja ketat loh, kalau gak punya sertifikat kompetensi gak boleh buka toko, kalau masih buka bisa langsung dibawa polisi,” pungkasnya. (*/rls/red)