Perspektiflampung.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Timur menyetujui Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) tahun 2020, Rabu (16/6/2021).
Pengesahan LPPA dalam rapat paripurna DPRD Lampung Timur dipimpin Ali Johan Arif selalu ketua didampingi Akmal Fatoni, Nawawi Iskandar dan Ariyan Putra Marga selaku wakil Ketua. Hadir dalam paripurna tersebut Bupati Lampung Timur, M. Dawam Raharjo dan Wakil Bupati Azwar Hadi.
LPPA tahun 2020 diketahui realisasi belanja lebih besar dari realisasi pendapatan dan dapat ditutupi melalui Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) tahun 2019.
Juru bicara pansus LPPA, Gunardi dari Fraksi PKB menyampaikan bahwa hasil pendapatan tahun 2020 mencapai Rp 2.070 Triliun dan realisasi belanja Rp 2.123 triliun serta transfer Rp 5 Milyar sehingga terjadi surplus anggaran Rp 58 milyar.
Surplus belanja ditutupi dari SILPA tahun 2019 sebesar Rp 195 milyar. Sehingga SILPA tahun 202O menjadi Rp 137 Milyar. “SILPA tahun angaran 2020 mencapai Rp 137 Milyar,” kata Gunardi membacakan laporan hasil pembahasan.
Berdasarkan laporan pansus tersebut, seluruh anggota DPRD Lampung Timur menyetujui untuk disyahkan sebagai peraturan daerah. Raperda LPPA ditandatangani pimpinan DPRD Lampung Timur dan Bupati Lampung Timur dan ditetapkan sebagai Perda.
Bupati Lampung Timur, M. Dawam Rahardjo usai menandatangani persetujuan Raperda LPPA menjadi Perda mengatakan, pengesahan Raperda sebelumnya telah di bahas di DPRD Lampung Timur. Berbagai pendapat, usulan dan saran dari fraksi-fraksi sudah disampaikan.
“Akhirnya kita sampai pada satu kesimpulan untuk memberikan yang terbaik bagi daerah Lampung Timur. Kita juga dituntut untuk terus berupaya membangun konsensus atau berbagai permasalahan yang terjadi seraya berkomitmen untuk melakukan perbaikan ke depan dan berusaha mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah,” kata M. Dawam Rahardjo.
Ditambahkannya, pendapat, kritik dan saran dari fraksi-fraksi akan menjadi masukan bagi perangkat daerah dalam upaya meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran di tahun mendatang. (Fri)
