perspektiflampung.com-Pemerintah Kabupaten Lampung Timur terus berupaya menanggulangi konflik antara gajah liar Taman Nasional Way Kambas (TNWK) dengan masyarakat desa penyangga.
Upaya yang dilakukan antara lain dengan menggelar rapat koordinasi Tim Terpadu Penanganan Interaksi Gajah dengan Penduduk Desa Penyangga Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Selasa 30 September 2025.
Rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Bupati Lamtim Azwar Hadi yang diigelar di Aula Kantor Bappeda itu dihadiri jajaran Forkopimda, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, pihak Balai TNWK, OPD terkait, aparat kecamatan, perangkat desa penyangga, serta perwakilan masyarakat.
Agenda utama dalam rapat koordinasi itu guna membahas langkah-langkah strategis dalam mengurangi potensi konflik antara satwa gajah dengan warga desa sekitar kawasan TNWK.
Dalam arahannya, Wakil Bupati Azwar Hadi menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi lintas sektor. Menurutnya, keberadaan gajah sebagaisatwa dilindungi harus tetap terjaga, namun di sisi lain keamanan, keselamatan, dan kenyamanan warga juga harus diprioritaskan.
“Pemerintah daerah bersama Tim Terpadu berkomitmen mencari solusi yang tepat agar interaksi gajah dan warga tidak menimbulkan kerugian, baik terhadap masyarakat maupun kelestarian satwa. Upaya ini perlu dukungan
semua pihak, termasuk masyarakat desa penyangga,” ujar Azwar Hadi.
Kesempatan yang sama Devi selaku Kasi dan Informasi Balai TNWK menyatakan, pihaknya terus berupaya memperkuat pengawasan dan melakukan patroli rutin bersama tim terpadu.
“Kami mengajak masyarakat untuk melaporkan segera apabila ada pergerakan gajah ke pemukiman, agar bisa cepat ditangani. Dengan kerja sama, kita bisa menekan risiko konflik,” jelasnya.
Sementara itu, salah satu perwakilan desa penyangga menyampaikanharapannya agar ada solusi jangka panjang. “Kami berharap pemerintah bisa membantu memberikan sarana pencegahan yang efektif, karena warga sering merasa khawatir ketika gajah masuk ke ladang atau mendekati pemukiman,”harapnya.
Beberapa poin yang dibahas dalam rapat di antaranya adalah pemetaan wilayah rawan konflik, peningkatan patroli gabungan, program edukasi masyarakat, serta rencana mitigasi berbasis kearifan lokal. Selain itu, dibahas pula potensi pengembangan desa penyangga berbasis ekowisata agar masyarakat turut merasakan manfaat dari keberadaan TNWK.
Dengan adanya rapat koordinasi ini, diharapkan penanganan interaksi gajah dengan warga dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur bersama instansi terkait bertekad menjaga keseimbangan antara konservasi alam dan kesejahteraan masyarakat. (adv)
