Perspektiflampung.com-Panitia Khusus (Pansus) LKPj DPRD Kota Metro memberikan sejumlah catatan terhadap Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Metro tahun 2020. Utamanya, terkait program pada bidang pekerjaan umum, kepegawaian, dan pertanian.
Hal itu, diungkapkan oleh Sekretaris Pansus LKPj DPRD Kota Metro, Amrullah, pada Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi Pansus atas LKPj Walikota Metro tahun 2020, Selasa (13/04/2021). Menurut dia, Dinas PU dan Tata Ruang belum memiliki perencanaan yang jelas dan manajerial yang baik dalam penuntasan penanggulangan banjir, pembangunan infrastruktur, dan drainase perkotaan yang terintegrasi. “Terbukti, dinas terkait tidak mengetahui berapa jumlah titik banjir, berapa titik yang sudah ditangani, termasuk berapa jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menuntaskan banjir,” kata Amrullah.
Poitisi Partai Demokrat itu meneruskan, tak kalah penting soal pembangunan infrastruktur jalan. Pemkot harus proaktif dalam menyelesaikan persoalan jalan rusak, termasuk jalan provinsi yang ada di Kota Metro, seperti Jalan Budi Utomo, Jalan Sutan Syahrir, serta jalan-jalan lain yang rusak parah.
Kemudian, untuk bidang pertanian, Pansus menyoroti persoalan kelangkaan pupuk yang selalu dihadapi para petani menjelang musim tanam. “Pemkot harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi, untuk kepastian ketersediaan pupuk bagi petani,” ujarnya.
Sedangkan, terkait dengan kepegawaian, Pansus LKPj menyoroti keberadaan tenaga kontrak dan 78 jabatan yang lowong untuk segera diisi. “Keberadaan tenaga kontrak harus ditata secara proporsipnal agar efektivitas kinerjannya maksimal,” ungkapnya.
Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi Pansus atas LKPj Walikota Metro tahun 2020, yang berlangsung di Ruang Rapat Utama DPRD Kota Metro, dipimpin oleh Ketua DPRD Tondi Nasution, Walikota Wahdi, dan Wakil Walikota Qomaru Zaman, serta jajaran Forkopimda dan Kepala OPD setempat. (ga)
