PERSPEKTIFLAMPUNG-Kisruh pemberhentian pembayaran operasional Pusat Layanan Autis (PLA) melalui dana APBD Kota Metro, mendapat respons dari Walikota setempat, Achmad Pairin. Orang nomor satu di Bumi sai Wawai itu, berjanji akan memberikan solusi.
Kepada wartawan, Achmad Pairin mengatakan, pihaknya akan menginstruksikan kepada Kadis Pendidikan dan Kebudayaan, untuk mempelajari bagaimana aturan sebenarnya pada UPT PLA. “Saya akan panggil Kadis Pendidikan. Bagaimana sebenarnya aturan mengenai UPT PLA,” kata Achmad Pairin, usai menghadiri Seminar Pendidikan di Graha Sukha Kota Metro, Kamis (6/9).
Ia juga menegaskan, pihaknya tetap akan memperhatikan kelangsungan UPT PLA. Sebab, pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. “Pemkot akan mencarikan solusi. Pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, ujarnya.
Sebelumnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdukbud) Kota Metro akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), sebagai buntut larangan dari Disdik Provinsi Lampung terkait pembiayaan operasional UPT PLA.
Kadis Dikbud Kota Metro, Ria Andari mengatakan, menyusul kebijakan Disdikbud Provinsi Lampung, yang melarang pembayaran operasional PLA melalui APBD Kota Metro, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kemendikbud, untuk memastikan status PLA. “Kami akan berkoordinasi dengan Kemendikbud,” kata Ria Andari, saat ditanya seputar kemelut pengelolaan PLA.
Pihaknya juga menyayangkan, sikap Disdikbud Provinsi Lampung yang melarang pembayaran operasional melalui APBD Kota Metro, tetapi di sisi lain tidak mengalokasikan anggaran operasional PLA melalui dana APBD Provinsi Lampung. “Bagi kami tidak masalah siapa yang mengelola PLA, tetapi juga harus mengalokasikan anggaran. Ini urusan pendidikan, jangan ada kepentingan lain,” tandasnya.(*)
