Perspektiflampung.com – Fraksi – fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Timur tanggapi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019 dalam rapat paripurna, Kamis (9/7/2020).
Rapat Paripurna tanggapan Fraksi atas Laporan pertanggungjawaban penggunaan Anggaran tahun 2019 di pimpin ketua DPRD Lamtim Ali Johan Arif dan dihadiri Bupati Lamtim Zaiful Bokhari.
Deni Supriyadi juri bicara Fraksi PDIP mengatakan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun 2019 yang mencapai Rp195 miliar masih terlalu besar. “Silpa yang cukup besar menunjukkan perencanaan yang kurang baik,” kata Deni Supriyadi.
Fraksi partai Golkar melalui juru bicaranya Imam berharap Pemkab Lamtim meningkatkan pembangunan di bidang infra struktur khususnya jalan. “Infrastruktur yang baik dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat Lamtim,”terang Imam.
Juru bicara Fraksi NasDem, Badrun menyampaikan pandangan Fraksi atas LPPA tahun 2019. (foto:ist)
Badrun juru bicara Fraksi NasDem mengatakan perlu adanya peningkatan kinerja perangkat daerah terkait pelaksanaan dan pelaporan keuangan daerah. “Penyampaian laporan penggunaan anggaran 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, kami berharap ditahun berikutnya bisa dilakukan lebih cepat lagi misal dilakukan maksimal 2 bulan setelah Tahun Anggaran Berakhir,” kata Badrun.
Sementara fraksi PKS melalui juru bicaranya Awal Riyadi, Fraksi PKS menyoroti tentang buruknya perencanaan yang menimbulkan besarnya Silpa.
Sementara juru bicara fraksi Gerindra M.Zakwan menyatakan, keberhasilan Lamtim meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK Perwakilan Lampung atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2019 patut mendapat apresiasi. Namun, M.Zakwan menyatakan keberhasilan meraih WTP bukan berarti Lamtim terbebas dari penyimpangan anggaran. “Laporan keuangan yang akuntabel bukan hanya untuk meraih opini WTP. Namun, harus dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan berdampak positf pada kesejahteraan masyarakat,” kata M.Zakwan.
Kesempatan yang sama Bupati Lamtim Zaiful Bokhari menyatakan, tanggapan dari fraksi merupakan masukan berharga bagi Pemkab dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada publik. “Kami siap menindaklanjuti saran dari dewan,”ujar Zaiful. (Fri)
