Perspektiflampung.com – Ribuan nelayan Kuala Penet Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur (Lamtim) mengalami kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) untuk mesin kapal nelayan.
Selama belasan tahun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) di Kuala Penet yang di kelola oleh Koperasi Anugerah Samudra tidak beroperasi. Imbasnya ribuan nelayan kesulitan untuk mendapatkan bahan bakar. Bahan bakar yang selama ini digunakan diperoleh di warung pengecer dengan jumlah terbatas.
Aminudin salah seorang nelayan di Kuala Penet mengungkapkan disaat musim melaut, banyak nelayan yang tidak bisa mencari ikan karena kesulitan BBM. “Untuk mendapatkan BBM, terkadang nelayan harus melakukan perjalanan cukup jauh ke SPBU yang berada di Kecamatan Labuhan Maringgai,” kata Aminudin.
Lebih lanjut Aminudin mengatakan, saat SPBUN di Kuala Penet masih beroperasi, nelayan dapat memperoleh BBM dengan mudah, selain itu harganya juga selisih cukup banyak di bandingkan dengan membeli di pengecer. “Untuk mendapatkan BBM terkadang nelayan harus berurusan dengan hukum karena membeli di SPBU dengan jumlah yang banyak,” kata Aminudin.
Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lamtim yang dipimpin Joko Pramono saat meninjau eks lokasi SPBN di Kuala Penet, Kamis (10/9/2020) disambut oleh ketua HSNI Lamtim Andi Baso beserta ratusan nelayan dan calon investor SPBN Andri, Camat Labuhan Maringgai Indrawati bersama Kepala Desa Margasari Wahyu Jaya.
Dalam kunjungan tersebut, ketua Komisi II Joko Pramono beserta rombongan mendengarkan langsung keluhan nelayan. Menanggapi keluhan para nelayan tersebut, Joko Pramono berjanji akan segera menindaklanjuti dengan memanggil para pihak yang berkompeten. “Kami akan segera jadwalkan untuk meminta keterangan Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja, Dinas Perikanan dan Kelautan dan Bagian Aset Sekretariat Daerah serta pengurus Koperasi Anugerah Samudra,” kata Joko Pramono.
Lebih lanjut Joko Pramono menilai, keberadaan SPBUN sangat penting bagi nelayan. Dengan adanya SPBUN dapat memudahkan nelayan mendapatkan BBM. “Jika pasokan BBM cukup, perputaran ekonomi nelayan akan semakin baik yang berdampak pada kesejahteraan,” kata Joko Pramono.
Ditambahkannya, terbengkalainya SPBUN juga akan berdampak pada penurunan nilai aset serta hilangnya sumber pendapatan daerah. “Persoalan ini harus segera di tindaklanjuti, selain dapat mensejahterakan masyarakat, daerah pun akan menerima manfaatnya dari sewa lahan,” terang Joko Pramono.
Sementara ketua HSNI Lamtim Andi Baso mengungkapkan, di wilayah Kuala Penet terdapat lebih dari 1.400 nelayan. Sebelumnya nelayan memiliki ketergantungan dengan SPBUN yang dikelola oleh Koperasi Anugerah Samudra. Tidak diketahui penyebabnya pengelolaan SPBUN tidak bertahan lama. “Sejak Koperasi tidak lagi mampu mengelola, koperasi bekerjasama dengan investor dan akhirnya SPBUN dapat berjalan kembali,” kata Andi Baso.
Saat ini, ada investor lain yang berminat untuk mengelola SPBUN namun belum mendapatkan izin. Investor yang lama sudah menyerahkan investasi kepada Andri sebagai calon investor baru. “Saat ini kepengurusan koperasi sudah vakum, tidak pernah ada RAT sejak tahun 2015 lalu, ini yang pernah diungkapkan anggota koperasi kepada saya,” kata Andi Baso.
Sementara Andri selaku calon investor baru mengungkapkan untuk memulai kembali operasional SPBUN telah melakukan upaya pengurusan izin sesuai dengan prosedur. Dari pelimpahan pengelolaan dari investor lama, dan permohonan izin ke Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Lamtim serta ke Pertamina. “Kendalanya hingga saat ini dinas koperasi Lamtim belum mengeluarkan izin,” kata Andri.
Lebih lanjut, Dinas Koperasi UMKM dan tenaga Kerja Lamtim masih beranggapan SPBUN tersebut masih dikelola oleh Koperasi Anugerah Samudra. “Koperasi Anugerah Samudra sudah lama vakum dan tidak jelas lagi kepengurusannya, mengapa masih dipersulit izinnya,” terang Andri.
Sementara Camat Labuhan Maringgai Indrawati dan Kepala Desa Margasari Wahyu Jaya mengharapkan SPBUN dapat kembali beroperasi dengan adanya investor baru. “Nelayan sangat mengharapkan SPBUN dapat kembali beroperasi,” terang Indrawati. (Fri)
